Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan merupakan hal yang penting dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Anak-anak yang terlibat dalam tindak kriminal juga memiliki hak-hak yang perlu dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menurut Profesor Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, “Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak mereka sebagai anak yang masih dalam proses perkembangan. Anak-anak pelaku kejahatan juga memiliki hak untuk mendapat perlakuan yang adil dan pembinaan yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya.”

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan dilakukan melalui proses peradilan anak yang berbeda dengan proses peradilan bagi orang dewasa. Anak-anak pelaku kejahatan diperlakukan secara khusus dengan memperhatikan aspek rehabilitasi dan pembinaan.

Menurut data dari Kementerian Sosial, jumlah anak pelaku kejahatan di Indonesia cenderung meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan perlu diperkuat melalui kerja sama antara lembaga pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat.

Dalam hal ini, Dewan Perlindungan Anak Indonesia (DPAI) menyatakan bahwa “Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan harus dilakukan secara komprehensif melalui upaya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Anak-anak pelaku kejahatan juga perlu mendapatkan pendampingan hukum yang profesional demi melindungi hak-hak mereka selama proses peradilan.”

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan merupakan tanggung jawab bersama untuk menciptakan sistem peradilan anak yang adil dan berpihak kepada kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dengan kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait, diharapkan anak-anak pelaku kejahatan dapat mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak.