Mewujudkan keadilan melalui penerapan hukum di Sorong merupakan tantangan yang tidak mudah. Namun, hal ini sangat penting untuk menegakkan aturan dan perlindungan bagi masyarakat. Penerapan hukum yang tepat dan adil sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan.

Menurut ahli hukum, Prof. Dr. M. Soehino, S.H., M.Hum., keadilan merupakan landasan utama dalam penerapan hukum. Beliau menyatakan, “Tanpa keadilan, hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan yang dapat disalahgunakan.” Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan keadilan melalui penerapan hukum di Sorong harus dilakukan secara sungguh-sungguh.

Pemerintah daerah dan lembaga hukum di Sorong harus bekerjasama dalam menegakkan keadilan. Hal ini juga ditekankan oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang menyatakan, “Penerapan hukum harus dilakukan secara transparan dan tidak pandang bulu agar keadilan dapat terwujud bagi semua warga masyarakat.”

Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan melalui penerapan hukum di Sorong. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam proses hukum, masyarakat dapat ikut serta dalam menjaga keadilan.

Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga harus menjadi prioritas dalam penerapan hukum. Menurut Amnesty International, perlindungan hak asasi manusia adalah kunci utama dalam menciptakan keadilan bagi semua. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga hukum di Sorong harus memberikan perlindungan yang adil bagi semua warga tanpa diskriminasi.

Dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, serta dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, mewujudkan keadilan melalui penerapan hukum di Sorong bukanlah hal yang tidak mungkin. Semua pihak harus bekerja sama dan berkomitmen untuk menjaga keadilan bagi semua warga masyarakat.