Korupsi telah menjadi masalah serius di Indonesia selama bertahun-tahun. Banyak pelaku korupsi yang melanggar hukum tanpa rasa takut akan konsekuensinya. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah tindakan hukum terhadap pelaku korupsi seharusnya mengutamakan keadilan atau hukuman?

Menurut pakar hukum tata negara, Profesor Yusril Ihza Mahendra, tindakan hukum terhadap pelaku korupsi seharusnya mengutamakan keadilan. Menurutnya, proses hukum harus dilakukan secara adil dan transparan untuk menjamin hak-hak pelaku korupsi. Namun, ini tidak berarti bahwa pelaku korupsi tidak boleh dihukum. Hukuman harus tetap diberikan sesuai dengan perbuatan korupsi yang dilakukan.

Di sisi lain, ada juga pendapat yang berpendapat bahwa tindakan hukum terhadap pelaku korupsi seharusnya mengutamakan hukuman. Menurut mereka, pelaku korupsi harus dihukum dengan tegas agar menjadi efek jera bagi orang lain yang ingin melakukan tindakan korupsi. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala KPK, Firli Bahuri, yang menegaskan pentingnya memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku korupsi.

Namun, perlu diingat bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku korupsi, keadilan juga harus tetap dijunjung. Sebagaimana disampaikan oleh Profesor Hikmahanto Juwana, “Keadilan harus tetap menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan.”

Dengan demikian, tindakan hukum terhadap pelaku korupsi seharusnya mengutamakan keadilan dan hukuman secara seimbang. Proses hukum harus dilakukan dengan transparan dan adil, sementara hukuman yang diberikan harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Hanya dengan cara itu, penegakan hukum terhadap korupsi dapat efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di masa depan.